Kerja Keras Pemerintah Bawa APBN Indonesia Surplus
Oleh : Alfisyah Dianasari
Indonesia masih bisa menunjukkan kekuatan ekonominya, yang ditandai dengan pertambahan pendapatan negara di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut tentu layak diapresiasi karena peningkatan pendapatan tersebut telah membawa APBN berada di level surplus.
Tidak mudah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian suatu negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, beragam program dari pemerintah telah menunjukkan hasil dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan negara.
Laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyati Indrawati, menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 73,6 triliun pada semester I-2022. Besaran surplus itu setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Hingga Akhir bulan Juni 2022, surplus APBN terbilang sangat baik apabila dibandingkan dengan akhir Juni 2021 yang tercatat defisit Rp 283,1 triliun. Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signifikan dibandingkan dengan belanja negara. Tercatat, pendapatan negara sepanjang semester I-2022 sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun. Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen (yoy). Adapun realisasi itu setara 40% dari pagu anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.714,2 triliun.
Sri Mulyani menilai, dengan adanya surplus maka pembiayaan utang juga akan mengalami penurunan. Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp 153,5 triliun atau turun 63.5 persen (yoy) jika dibandingkan pada periode sama di 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun.
Kondisi APBN di semester I luar biasa positif dengan SILPA mencapai Rp 227,1 triliun dan bahkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang menurut Perpres seharusnya Rp 840,2 triliun, tetapi kita hanya merealisasikan Rp 153,5 triliun. Angka ini turun drastis jika dibandingan dengan tahun lalu.
Indikator positif APBN di sepanjang semester I-2022 tentu saja akan menjadi hal yang baik bagi pemerintah untuk nantinya menghadapi semester II-2022, dikarenakan lingkungan global yang masih bergejolak dan berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.
Pemerintah juga akan tetap fokus dalam menjaga penerimaan negara supaya tetap stabil dan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula pada belanja negara, realisasinya akan dijaga sesuai dengan target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat.
Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa lingkungan global akan semakin bergejolak dan semakin tidak pasti. Kemungkinan terjadinya resesi dan kenaikan suku bunga semuanya akan memberikan ancaman, termasuk krisis energi dan pangan. Hal tersebut tersebutlah yang akan diantisipasi. Pihaknya mencatat, pendapatan negara yang sebesar Rp 1.317,2 triliun pada akhir Juni 2022, meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp 1.035,9 triliun atau tumbuh 52,3 persen.
Adapun penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau tumbuh 55,7 persen, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 167,6 triliun dengan pertumbuhan 37,2 persen. Kemudian pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 281 triliun atau tumbuh sebesar 35,8 persen. Sedangkan realisasi belanja yang mencapai Rp 1.243,6 triliun hingga akhir Juni 2022, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen.
Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L sebesar Rp 483,7 triliun atau tumbuh 39,5 persen (yoy). Belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan hingga 10 persen, terutama di sektor non K/L karena adanya kompensasi energi yang melonjak tinggi. Realisasi belanja negara juga mendapatkan sumbangan dari realisasi transfer ke bawah dan dana desa (TKDD) yang tercatat sebesar Rp 367.1 triliun atau turun 1,8 persen.
Sementara itu, IMF (International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2022 dan 2023. IMF juga akan menyebut prospek eonomi dunia suram dan lebih tidak pasti. IMF telah memperkirakan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 3,2 tahun tahun ini. Kemudian melambat menjadi 2,9 persen di tahun 2023, Angka tersebut mengalami penurunan masing-masing 0,4% dan 0,7 dari proyeksi yang dikeluarkan pada April lalu.
Penurunan proyeksi ini menunjukkan jika risiko yang diperkirakan sebelumnya kini terjadi. Beberapa di antaranya ialah inflasi global yang melonjak, perlambatan di China hingga dampak perang di Ukraina yang berkelanjutan.
Bank Dunia bulan lalu juga memangkas prospek pertumbuhan global 2022 menjadi 2,9 persen dari. Meski demikian Indonesia masih bisa menunjukkan ketahanannya terhadap badai infllasi di beberapa negara. Namun kenyataannya Indonesia menunjukkan kekuatannya hingga membuat APBN menjadi surplus. Kondisi ini tentu perlu mendapat apresiasi sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi nasional telah berada di jalur yang tepat.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
