Waspadai Provokasi HUT OPM sebagai Ancaman Nyata Pemerataan Ekonomi
Oleh : Recky Rumbiak
Provokasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada peringatan 1 Desember yang mereka klaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) OPM selalu menjadi masalah bagi upaya pemerataan ekonomi di Bumi Cenderawasih, bahkan di seluruh Indonesia.
Gerakan tersebut bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua meraih kemajuan yang berkeadilan. Namun, provokasi dari kelompok separatis ini tetap menjadi tantangan besar.
Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw (mama Sip), menilai bahwa seluruh masyarakat harus lebih bijak menyikapi tanggal 1 Desember. Ia meminta agar hari tersebut lebih difokuskan pada peringatan Hari AIDS Sedunia ketimbang dijadikan ajang untuk menuntut referendum dan terprovokasi HUT OPM.
Mama Sip menegaskan bahwa narasi Papua merdeka yang diusung OPM hanyalah angan-angan yang tidak punya dasar. Ia mengingatkan bahwa banyak anak muda telah terpengaruh oleh informasi yang dipelintir oleh kelompok tertentu, baik di dalam maupun luar negeri.
Keberadaan OPM menjadi ancaman bagi percepatan pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah. Berbagai aksi anarkis dan teror yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga para pekerja proyek yang bertugas membangun infrastruktur di wilayah tersebut.
Padahal, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerombolan OPM telah menghambat berbagai program strategis yang dirancang untuk kemajuan Bumi Cenderawasih.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya langkah tegas dalam menghadapi OPM. Ia menilai bahwa tindakan anarkis yang dilakukan kelompok separatis itu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tidak kenal kompromi.
Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia hingga ke Papua dengan melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan BIN untuk memastikan kondusivitas di seluruh wilayah. Kolaborasi antara berbagai institusi itu terus dioptimalkan agar konflik yang diakibatkan oleh OPM dapat segera diselesaikan.
Langkah-langkah strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak terganggu. Presiden RI kedelapan telah menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia, termasuk Papua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan dalam kampanye merupakan salah satu langkah besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pemerintah, di bawah arahan Kepala Negara, akan terus menggali potensi pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri, salah satunya melalui investasi dan penguatan sektor UMKM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah konkret sedang dipersiapkan untuk mencapai target tersebut. Pemerintah akan menggenjot investasi dan membuka pasar ekspor sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Selain itu, pendekatan berbasis tenaga kerja intensif menjadi fokus utama untuk menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah, termasuk Papua. Strategi ini diharapkan dapat menguatkan fondasi ekonomi di wilayah yang masih berjuang melawan tantangan pembangunan.
Gangguan dari kelompok OPM tidak hanya menciptakan rasa tidak aman, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi di wilayah Papua. Padahal, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika dikelola dengan baik dan didukung oleh stabilitas keamanan.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program pembangunan di Indonesia, termasuk Papua berjalan dengan lancar. Dalam dokumen visi dan misinya, ia mencatat pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas yang harus dijaga dari ancaman separatisme.
Dengan langkah-langkah tegas dan terukur yang diambil oleh pemerintah, diharapkan Papua dapat segera menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Pemerintah terus memastikan bahwa percepatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak akan terganggu oleh aksi-aksi provokatif dari OPM.
Seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua, memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka masing-masing.
Provokasi HUT OPM bukan hanya ancaman bagi stabilitas, tetapi juga hambatan besar bagi upaya pemerataan ekonomi. Dengan dukungan dari seluruh pihak, Papua diharapkan dapat segera mewujudkan potensi besarnya sebagai salah satu pilar kemajuan Indonesia.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terus melangkah maju untuk memastikan bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Air.
Peringatan 1 Desember tidak seharusnya menjadi ajang untuk menghidupkan kembali narasi separatisme yang hanya membawa kerugian bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat perlu harus lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan yang tengah diupayakan pemerintah. Narasi OPM tentang kemerdekaan hanyalah ilusi yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Papua maju bersama NKRI.
)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Manado
