Peran Aparat dalam Mengamankan Pilkada Serentak 2024 yang Damai dan Kondusif
Oleh : Deka Prawira
Menjelang Pilkada Serentak 2024, peran aparat keamanan menjadi kunci utama dalam memastikan jalannya pesta demokrasi yang damai dan kondusif. Menghadapi tantangan besar ini, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan.
Tanpa kerjasama yang solid, sulit membayangkan Pilkada bisa berlangsung aman dari potensi gangguan. Kolaborasi yang kokoh antara berbagai pihak ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga keamanan saat Pilkada berlangsung, tetapi juga menciptakan suasana yang stabil jauh sebelum pemungutan suara dilakukan.
Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Harry Langie, mengungkapkan bahwa aparat keamanan di Sulut sudah siap menghadapi Pilkada 2024. Personel TNI dan Polri di wilayah tersebut telah menunjukkan kekompakan dalam persiapan pengamanan. Latihan pengendalian massa bersama yang dilaksanakan menunjukkan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul.
Langkah ini tak hanya menjadi simbol dari kolaborasi yang solid antara kedua institusi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses Pilkada akan berjalan lancar. Seperti diungkapkan oleh Kapolda, Sulawesi Utara saat ini dalam kondisi kondusif dan akan terus dijaga hingga Pilkada selesai.
Lebih dari 5.000 hingga 6.000 personel telah disiapkan oleh Polda Sulut dengan bantuan Kodam XIII/Merdeka. Jumlah ini menunjukkan betapa seriusnya aparat keamanan dalam menjaga agar Pilkada berlangsung tanpa gangguan. Kolaborasi ini tak hanya mencakup jumlah personel, tetapi juga strategi pengamanan yang didesain untuk merespons eskalasi situasi.
Setiap lapis dari strategi pengamanan telah disiapkan dengan matang, mulai dari patroli rutin hingga penyiapan pasukan cadangan bila diperlukan. Semua ini untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada rasa khawatir akan gangguan keamanan.
Netralitas aparat dalam Pilkada juga menjadi isu penting yang ditekankan oleh Kapolda Sulut. Netralitas adalah kunci agar masyarakat tetap percaya pada proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kapolda menegaskan bahwa seluruh personel Polri di bawah komandonya telah diperintahkan untuk menjaga netralitas selama Pilkada.
Polri, sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak memiliki hak pilih, dan ini menjadi dasar bagi komitmen aparat keamanan untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih tenang dan fokus dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.
Sementara itu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya juga mengutarakan komitmen yang sama dari pihak TNI. Pangdam menjelaskan bahwa TNI telah mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman menjelang Pilkada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian selama proses Pilkada.
Menurut Pangdam, dengan persiapan yang matang, suasana kondusif dapat terus dipertahankan hingga Pilkada selesai. Kolaborasi antara TNI dan Polri juga telah diperkuat melalui berbagai latihan bersama dan patroli rutin. Hal ini diharapkan mampu mencegah terjadinya potensi gangguan yang mungkin muncul.
Keamanan dalam Pilkada bukanlah tanggung jawab aparat semata. Pemerintah daerah juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada. Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Keamanan bukan hanya diperlukan saat hari pemungutan suara, tetapi juga jauh sebelum itu, agar suasana tetap aman dan nyaman. Tanpa keamanan, pemerintahan yang berjalan tidak akan optimal dan pelayanan publik akan terganggu. Oleh karena itu, Hera mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.
Menurut Hera, keamanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran untuk menjaga ketertiban dan ketenangan, terutama dalam situasi yang sensitif seperti Pilkada. Kolaborasi antara masyarakat dan lembaga legislatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik.
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan serta memberikan masukan yang konstruktif akan berkontribusi pada stabilitas daerah. Lebih dari itu, Hera mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan, terutama di tengah situasi politik yang memanas seperti Pilkada.
Suasana damai dan kondusif yang diharapkan selama Pilkada tak bisa terwujud tanpa semangat kebersamaan dari semua pihak. Aparat keamanan seperti TNI dan Polri telah menunjukkan kesiapan mereka untuk menjaga keamanan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat akan semakin memperkuat upaya ini.
Keberhasilan dalam menjaga keamanan selama Pilkada tak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga semua pihak yang terlibat. Kita semua memiliki peran dalam menjaga agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik, tanpa gangguan, dan memberikan hasil yang terbaik bagi masa depan daerah dan bangsa.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, kita bisa memastikan bahwa Pilkada berjalan aman, damai, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Mari jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan memastikan masa depan demokrasi yang lebih baik bagi kita semua.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
