Pemerintah Optimalkan Pengawasan Pembangunan IKN
Oleh : Aulia Hawa
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur merupakan hal yang tidak main-main. Pemerintah terus mengoptimalkan pengawasan demi mewujudkan Ibu Kota Negara yang kelak akan diberi nama Nusantara tersebut.
Presiden RI Joko Widodo juga mengaku akan datang tiga bulan sekali ke lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara untuk mengecek perkembangan pembangunan IKN Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, kedatangan Presiden Jokowi diharapkan akan semakin membuat masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Dengan perkembangan yang ada, Basuki merasa optimis bahwa pada tahun 2024 IKN Nusantara sudah terbentuk bangunan utama istananya. Apalagi, biaya untuk membenahi DKI Jakarta lebih mahal dibandingkan dengan biaya membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pasalnya, DKI Jakarta mengalami penurunan tanah sehingga air di dataran Jakarta tidak bisa mengalir ke laut apabila tidak ada perbaikan.
Basuki mengungkapkan, kalau pihaknya di Kementerian PU sadar bahwa Jakarta ini daya dukungnya sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. 13 sungai berdasarkan data dan model yang dibuat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa mengalir gravitasi ke laut kecuali jika kita membuat tanggul yang tinggi-tinggi.
Hal tersebut tentu saja menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan. Pembangunan IKN juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali investor dan tender yang siap untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
PT Hutama Karya (Persero) misalnya, yang menyatakan kesiapannya untuk menggarap jalan tol di Ibu Kota Nusantara jika pemerintah membuka peluang kerja sama dalam proses pembangunannya. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembangunan dan tertarik untuk ikut serta dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Tjahjo menuturkan proyek pemindahan beserta pembangunannya dapat berlangsung baik sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan.
Tjahjo menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan untuk mengikuti proses lelang proyek di IKN dan akan berupaya dengan optimal sesuai dengan utilisasi, kapasitas dan kapabilitas perseroan.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tegas mengatakan bahwa pembangunan dan pemindahan IKN bukan lagi proyek prioritas melainkan superprioritas. Ia menuturkan, perlu kerja extra ordinary, yang membutuhkan persiapan matang, pengawalan ketat, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.
Dalam kesempatan rapor koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta, Moeldoko menuturkan bahwa ini merupakan pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun. Butuh pengawasan yang rinci dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, merupakan langkah awal Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga dan Badan Otorita IKN, untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu.
Moeldoko juga menyampaikan, tim Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu.
Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake atau penampungan air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono yang meninjau lahan yang bakal dijadikan Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di IKN.
KSAL mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. Sehingga,TNI siap menjadi benteng pertahanan dan pengamanan untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Yudo menjelaskan, TNI AL juga berencana akan membangun dua Kodamar di wilayah barat dan timur IKN Nusantara. Kodamar akan dibangun di Pontianak serta di timur, yakni Tarakan dan Balikpapan. Ia menjelaskan, pertahanan kuat dibutuhkan lantara hal tersebut sudah merupakan tugas TNI AL di dalam Operasi Gabungan TNI. Salah satunya adalah pertahanan pantai.
Perlu kita ketahui bahwa pada 15 Juli 2022 kontrak pembangunan IKN Nusantara akan ditandatangani bersama para kontraktor. Pengerjaan yang pertama dilakukan di IKN kan diproses sedemikian rupa agar bisa dikembangkan untuk membangun kawasan baru.
Di Bulan Agustus, akan ada pembangunan hunian para pekerja di IKN. Kurang lebih akan ada 200.000 orang pekerja konstruksi di IKN. Pembangunan IKN kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses, baik jalan nasional maupun jalan tol. Salah satunya akan ada perbaikan jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang menuju kawasan IKN.
IKN merupakan grand design yang harus diawasi secara optimal. Pembangunan IKN ini tentu saja harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak demi percepatan proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
