Oleh : Moses Waker
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Bumi Cenderawasih, semangat persatuan dan toleransi di kalangan umat beragama menjadi semakin penting. Di tengah upaya masyarakat Papua dan Papua Barat Daya untuk mengawal pesta demokrasi daerah, berbagai organisasi dan tokoh masyarakat turut bersinergi untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan.
Kehadiran tokoh agama, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Jayapura, Kementerian Agama Kota Sorong, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), membentuk garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Ketua DMI Kabupaten Jayapura, H. Sakaruddin, menekankan bahwa umat Islam di Kabupaten Jayapura memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga ketertiban selama Pemilihan Kepala Daerah.
Sakaruddin mengajak masyarakat hadir pada 27 November untuk menggunakan hak suara secara bebas dan tanpa tekanan. Lebih dari sekadar memilih pemimpin, Pilkada 2024 juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi yang bermartabat, di mana setiap suara memiliki peran besar dalam menentukan masa depan daerah.
Selain itu, Sakaruddin menyoroti pentingnya menahan diri dari segala bentuk provokasi, terutama yang berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama. Dia menyampaikan bahwa masyarakat harus waspada terhadap isu-isu hoaks yang kerap muncul menjelang pemilu.
Dalam pandangannya, perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah, tetapi hendaknya hal tersebut tidak sampai mengoyak persatuan. Masyarakat diajak untuk menjaga suasana damai dengan mengesampingkan perbedaan dan tetap berfokus pada upaya menciptakan Pilkada yang aman.
Sementara di wilayah Papua Barat Daya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Rofiul Amri, juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menjaga keharmonisan sosial dalam menyambut ajang kontestasi politik lokal setiap lima tahun sekali ini.
Rofiul mengingatkan warga Sorong untuk mendukung suasana sejuk dalam Pilkada dengan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, menghindari penggunaan media sosial yang provokatif, serta menolak politik identitas berbasis agama.
Melalui kolaborasi yang melibatkan FKUB dan Pemerintah Kota Sorong, Rofiul menegaskan bahwa Pilkada ini harus menjadi ajang demokrasi yang memperkuat persatuan, tanpa memandang latar belakang agama.
Bagi Rofiul, ajang Pilkada bukan hanya sekadar agenda politik, tetapi juga peluang untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih baik. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan mampu melayani masyarakat dengan baik dan mewakili aspirasi seluruh golongan.
Mengingat tingginya resiko polarisasi selama Pilkada, Rofiul mengajak masyarakat untuk menjauhi politik identitas yang rentan memicu gesekan sosial. Warga agar memilih calon pemimpin berdasarkan program kerja dan kemampuan, bukan semata-mata karena ikatan primordial. Seluruh elemen masyarakat diajak bersama-sama mewujudkan Pilkada damai dengan mengutamakan sikap toleransi dan kebersamaan.
Dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang, persatuan umat beragama menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai. Oleh karena itu, semua pihak agar menghormati proses demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kepala Kesbangpol Hendrikus Momot FKUB di Kota Sorong juga turut mendukung upaya menciptakan Pilkada damai. Menurutnya peran FKUB sangat strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah Papua. FKUB memegang tanggung jawab untuk menjadi jembatan penghubung antarberbagai kelompok agama, memastikan bahwa perbedaan pandangan politik tidak memicu ketegangan.
Hendrikus menyoroti peran FKUB dalam meredam potensi konflik yang sering muncul dari informasi yang tidak berdasar, khususnya menjelang Pilkada. Kehadiran FKUB sebagai garda terdepan diharapkan dapat menjaga keharmonisan beragama dan memperkuat stabilitas sosial di Kota Sorong dan sekitarnya.
Dalam menghadapi derasnya arus informasi melalui media sosial, FKUB berkomitmen untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Kesbangpol juga menegaskan pentingnya kehadiran tokoh agama sebagai mitra strategis dalam menyukseskan Pemilu. Dengan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Papua saat ini, tokoh agama dinilai memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian.
Di tengah berbagai tantangan dan potensi polarisasi, tokoh agama diharapkan dapat menjadi penyejuk serta penjaga stabilitas sosial, mengingat kondisi sosial masyarakat di Bumi Cenderawasih yang rentan terhadap isu-isu yang sensitif. Persatuan umat beragama menjelang Pilkada Serentak 2024 di Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan upaya bersama seluruh elemen masyarakat.
Kehadiran Pilkada sebagai wujud dari demokrasi mengharuskan masyarakat untuk menjaga persatuan, mengutamakan sikap toleransi, dan mempererat hubungan antargolongan. Dalam momen krusial ini, komitmen dari tokoh agama, masyarakat adat, serta aparat keamanan sangat diperlukan untuk mengawal pesta demokrasi agar berlangsung dalam suasana yang damai, aman, dan penuh kegembiraan.
Masyarakat Papua memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
)* Mahasiswa Papua tinggal di Makassar
