Dorong Pertumbuhan UMKM, Langkah Presiden Jokowi Optimal dalam Gerakan Ekonomi Kerakyatan
Oleh: Hana Widya Saraswati
Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia.
Sejak menjabat pada tahun 2014, Presiden Jokowi fokus mengembangkan sektor ini untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 65,1 juta unit dan kontribusinya sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap 97 persen tenaga kerja, sektor ini jelas memiliki peran sentral dalam struktur ekonomi Indonesia.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta tersebut terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, baik melalui kebijakan inklusi keuangan, digitalisasi, maupun dukungan pembiayaan.
Sejak awal, Presiden Jokowi memahami bahwa UMKM harus diberdayakan sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa para pelaku UMKM memiliki akses yang lebih baik ke sektor keuangan.
Kepala Negara menegaskan pentingnya inklusi keuangan sebagai dasar untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi UMKM dalam perekonomian nasional, tetapi juga membantu memperkuat daya tahan ekonomi terhadap berbagai tantangan global.
Di samping kebijakan inklusi keuangan, Presiden Jokowi juga mendorong digitalisasi UMKM sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing mereka di era modern. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk mendukung UMKM naik kelas melalui berbagai program digitalisasi.
Dengan penerapan teknologi digital, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan berbagai peluang di era ekonomi digital.
Transformasi digital ini telah terbukti memperkuat sektor UMKM, termasuk dalam menghadapi berbagai macam tekanan, bahkan juga pada saat terjadi pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, di mana digitalisasi menjadi kunci dalam mempertahankan operasional banyak bisnis kecil.
Selain digitalisasi, pemerintah juga terus memperkuat dukungan pembiayaan bagi UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Jokowi telah mengarahkan berbagai kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Salah satu bentuk dukungan nyata adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan kredit dengan bunga rendah. Program ini telah membantu banyak UMKM untuk tumbuh dan berkembang, serta memperluas skala operasional mereka. Melalui kebijakan ini, Presiden Jokowi memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses modal yang memadai untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan produktivitas.
Tidak hanya dalam hal pembiayaan dan digitalisasi, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Ketua I Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Prof. Ravik Karsidi, menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila melalui pengembangan koperasi dan UMKM.
Koperasi dan UMKM tidak hanya menjadi penggerak perekonomian, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, yang diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional.
Langkah Presiden Joko Widodo juga tercermin dalam sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait secara aktif mendukung pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan berbagai insentif.
Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, telah meluncurkan program-program untuk meningkatkan kapasitas UMKM, baik dalam hal manajemen, pemasaran, maupun inovasi produk. Kolaborasi ini memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam menjalankan usahanya.
Kebijakan yang diambil oleh pemimpin bangsa kelahiran 1961 tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi UMKM di pasar global. Dengan meningkatkan daya saing melalui digitalisasi dan dukungan pembiayaan, UMKM Indonesia kini lebih siap untuk bersaing di pasar internasional.
Pemerintah juga membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk UMKM untuk menembus pasar ekspor, sehingga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan sektor tersebut. Upaya itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang berdaya saing global.
Pemerintah juga mengapresiasi peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terutama dalam hal pembiayaan inklusif. Bank-bank milik negara, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), telah menjadi mitra strategis dalam memajukan UMKM melalui berbagai program keuangan mikro.
Langkah tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dukungan perbankan yang berkelanjutan, terutama melalui inklusi keuangan, menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan UMKM terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Warisan kebijakan Presiden Jokowi dalam mendorong pertumbuhan UMKM adalah sebuah upaya nyata untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan sektor tersebut, Presiden RI pertama yang bukan berasal dari kalangan elite politik atau militer itu telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perekonomian. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi saat ini, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan Indonesia.
Dengan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, Presiden Jokowi telah berhasil membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dapat menjadi pilar yang kuat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dukungan yang berkelanjutan terhadap UMKM adalah kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan. Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah membuktikan bahwa UMKM bukan hanya sektor ekonomi yang penting, tetapi juga salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Melalui kebijakan yang inklusif dan berfokus pada pertumbuhan UMKM, Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dengan fondasi yang telah dibangun, UMKM Indonesia akan terus berkembang dan menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi masa depan.
*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera
