DPR RI Siap Gelar Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership ke-2 di Jakarta
Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, yang bakal digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2024. Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui berbagai kerja sama.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menyebutkan bahwa tujuh parlemen negara Pasifik telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam acara regional ini.
Fadli Zon menjelaskan bahwa forum ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018. Namun, karena pandemi Covid-19, terdapat penundaan, ditambah lagi dengan DPR RI menjadi tuan rumah IPU pada tahun 2022.
“Oleh karena itu, baru sekarang kita bisa melaksanakan pertemuan yang kedua ini, dan kita berharap akan ada partisipasi yang tinggi dan aktif dari parlemen negara-negara Pasifik,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
Pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup di Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, dan dunia.
Selain itu, acara ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk kepentingan bersama, dalam rangka menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
“Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan,” ucap Fadli Zon.
Tema IPPP ke-2 adalah “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini akan menjadi masukan berharga bagi The 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting yang akan diadakan di Tonga pada 26-30 Agustus 2024.
BKSAP DPR RI juga memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan keterampilan SDM dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
Fadli Zon menuturkan bahwa pertemuan IPPP pertama kali diadakan pada tahun 2018, menjadi pintu pembuka hubungan antara parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik.
“Forum ini akan membuka dialog dan komunikasi antar negara di kawasan Pasifik, penting bagi kepentingan nasional kita,” tambahnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Ia mengharapkan partisipasi yang tinggi dan aktif dari parlemen negara-negara Pasifik dalam IPPP ke-2 ini.
“Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI.
