Penegakan Hukum Terhadap KST Papua Terus Dilakukan Aparat Keamanan
Oleh : Launake P.
Papua telah menjadi sorotan publik karena konflik yang berkelanjutan antara pemerintah dan sebagian kecil masyarakat Papua yang mendukung kemerdekaan sendiri, yaitu Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Ini telah lama menjadi tantangan bagi keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, tindak tegas yang dilakukan dengan penegakan hukum dari pemerintah dan aparat keamanan menjadi penting untuk melindungi masyarakat Papua sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan.
Penegakan hukum terhadap KST Papua telah menjadi prioritas utama bagi aparat keamanan. Aparat keamanan secara aktif melakukan operasi militer dan kepolisian untuk menindak anggota KST Papua, Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kehadiran keamanan di wilayah yang rentan dan bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi intelijen yang berguna.
Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengatakan bahwa aksi KST Papua masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat Papua, aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani KST Papua. Polda Papua memaksimalkan upaya pendekatan yang lebih humanis, yang diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang selama ini kerap menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam menangani konflik Papua. Selain tindakan tegas dari aparat keamanan, pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari konflik tersebut. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, menjadi kunci untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Papua.
Tindakan tegas dan penegakan hukum dari pemerintah dan aparat keamanan terhadap KST Papua merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah harus tetap komitmen untuk menegakkan hukum dan memulihkan stabilitas di Papua. Namun, pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi juga harus diadopsi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan demikian, dengan upaya bersama, diharapkan konflik di Papua dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.
Sementara itu, tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay sangat mendukung penuh penuh upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menindak tegas Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Karena KST Papua menjadi sumber kekacauan serta terlibat dalam serangkaian kekerasan yang merugikan warga sipil, mengancam stabilitas daerah, dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.
Ali Kabiay mengatakan tindak tegas dengan hukum terhadap KST Papua sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Papua, serta memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga. Maka dari itu, masyarakat Papua sangat mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas KST Papua
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan mengatasi akar penyebab konflik di Papua. Pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi akan menjadi kunci untuk mencapai perdamaian dan kemajuan jangka panjang di wilayah tersebut.
Saat ini, KST Papua kembali gencar untuk mengacaukan keamanan dan kedaulatan negara, Prajurit Marinir menjadi korban KST Papua yang gugur ditembak KKB di puncak Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua mempunyai rencana untuk menggagalkan Pilkada Serentak 2024 dengan melakukan serangakaian permulaan mencari perhatian dunia internasional.
Hal itu ditandai dengan adanya aksi KST bersenjata di tujuh wilayah rawan pada periode Maret 2024. Dia juga menyebut, aksi itu sudah terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya; Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya di Papua Tengah; serta Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan.
Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan satuan TNI di wilayah akan terus memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial yang ada, Satgas Papua lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata. Hal ini sebagai upaya tindak tegas terhadap KST Papua.
Aparat keamanan akan senantiasa membantu masyarakat dan terus menciptakan rasa aman di wilayah Papua demi keselamatan dan damaian masyarakat Papua. Aparat keamanan terus mengambil langkah dan tidak tinggal diam, bahwasanya tindakan KST Papua belum berhenti untuk membuat keamanan dan stabilitas wilayah terganggu hingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.
Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaan oleh KST Papua adalah wujud nyata upaya negara membela dan melindungi hak-hak kemanusiaan (baca: HAM) masyarakat Papua. Ingat bahwa Statuta Roma dan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Negara wajib dan harus bertindak agar rakyat Papua mendapatkan semua hak dan martabat kemanusiaannya. Tidak boleh lagi ada korban jiwa karena kebiadaban KST Papua.
)* Mahasiwa Papua tinggal di Yogyakarta
