Tutup Celah Korupsi, Pemerintah Instruksikan K/L Awasi Penggunaan Anggaran
Oleh : Shenna Aprilya Zahra
Pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian bahkan hingga kepada seluruh pihak Pemerintah Daerah setempat untuk mampu mengawasi penggunaan anggaran mereka. Hal tersebut bertujuan untuk bisa menutup seluruh kemungkinan adanya potensi celah praktik korupsi.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada semua kementerian atau lembaga serta pihak Pemda agar bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tepat guna dan juga tepat sasaran. Menurutnya sangat penting bagi berbagai pihak tersebut agar bisa menggunakan anggaran secara disiplin dan teliti.
Bukan hanya itu saja, namun hal penting lain yang harus dilakukan adalah terus mengedepankan adanya transparansi dan juga akuntabilitas sehingga mampu semakin menutup adanya potensi terbukanya celah penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan praktik korupsi.
Dengan tegas, Kepala Negara meminta agar adanya anggaran pada tahun 2024 ini mampu sesegera mungkin untuk dieksekusi dan juga direalisasikan sesegera mungkin setidaknya pada bulan Januari 2024 mendatang. Pasalnya, untuk realisasi anggaran pada tahun 2023 sendiri saja bahkan hingga kini masih cukup rendah, baik itu pada tingkat pusat ataupun daerah.
Data menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dari pemerintah pusat saat ini baru mencapai pada angka 74 persen saja sedangkan justru pada penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah hanyalah mencapai angka 64 persen saja. Padahal, kini sebenarnya sudah masuk kepada penghujung tahun 2023.
Maka, dengan kata lain, sebenarnya pada waktu sekitar tiga pekan lagi dari sekarang akan kembali dikeluarkan dana dengan nilai yang besar. Maka dari itu, Presiden RI ketujuh tersebut terus menekankan bahkan setiap terjadinya pergantian tahun sejak dirinya awal menjabat pada sembilan tahun yang lalu, yakni diperoleh kesimpulan bahwa harus terjadi pengubahan cara kerja dan juga pengubahan mindset.
Meski tidak mudah untuk mengubah adanya cara kerja serta mindset tersebut dalam menggunakan dana anggaran tepat guna dan tepat sasaran namun juga tetap transparan serta akuntabel, namun pemerintah tetap menginstruksikan seluruhnya harus bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Eksekusi harus dilakukan sesegera mungkin setidaknya pada awal tahun harus terjadi pemanfaatan anggaran dana tersebut.
Di sisi lain, untuk bisa mengantisipasi akan adanya ketidakpastian, maka Presiden Jokowi meminta kepada pihak kementerian melalui adanya automic adjusment. Lantaran sejatinya setiap uang yang dibelanjakan oleh pemerintah atau lembaga terkait tersebut merupakan uang rakyat, sehingga sudah seyogyanya bisa mendatangkan kebermanfaatan yang baik untuk rakyat pula.
Orientasi utama yang ditekankan adalah bagaimana hasil yang optimal. Meski bagaimana prosedurnya juga merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh, namun orientasi utama memang pada hasil, yang mana hasil dari pemanfaatan seluruh anggaran belanja dari pemerintah tersebut hendaknya mampu bermanfaat secara sangat maksimal bagi rakyat.
Salah satu contoh dari hasil akan pemanfaatan anggaran optimal yang dilakukan adalah dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usaha mereka, yakni PT Pupuk Kalimantan Timur, yang mana tengah memulai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Pembangunan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pekan lalu. Diketahui bahwa pembangunan kawasan industri pupuk sendiri adalah yang kali pertama di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini.
Tentu saja kemudian pemerintah menyambut dengan sangat baik adanya rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Fakfak. Pasalnya proyek tersebut akan menjadi strategi besar negara dalam menghadapi adanya ancaman krisis pangan dunia dan juga mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Nantinya, dengan adanya pabrik pupuk yang dibangun itu, akan mampu mendukung bagaimana berlakunya rencana atau program dari Provinsi Papua Selatan untuk bisa menjadi lumbung pangan nasional.
Selain itu, dengan adanya pembangunan kawasan industri pupuk di Papua sendiri juga dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Tanah Air, yang mana selama ini seluruh kawasan industri memang berada di Indonesia Barat, dan justru masyarakat di Timur masih belum tersentuh dengan adanya pembangunan.
Oleh sebab itu, tatkala mendengar adanya rencana pembangunan kawasan industri pupuk di Bumi Cenderawasih, maka Presiden Jokowi langsung memerintahkan untuk bisa sesegera mungkin dieksekusi agar kawasan Timur juga memiliki industri pupuk. Hal tersebut merupakan sebuah rencana yang besar, sehingga diharapkan setiap pihak masyarakat bisa semakin memberikan dukungan penuhnya.
Adanya pembangunan kawasan industri pupuk di Papua juga sebagaimana instruksi dari Pemerintah yang menekankan kepada berbagai pihak agar bisa dengan maksimal dan tetap transparan dalam memanfaatkan anggaran yang diberikan pada tahun 2023, dan juga adanya anggaran lagi yang diberikan pada tahun depan demi kepentingan rakyat.
Demi bisa menutup segala kemungkinan serta celah potensi tindak korupsi, pemerintah langsung menginstruksikan kepada pihak kementerian hingga pemerintah daerah agar bisa mengawasi penggunaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran serta tetap terbuka dan akuntabel.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantar
