Ratusan Keluarga Besar Putra Putri Polri Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
SOLO — Ratusan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Mereka semua berharap supaya demokrasi di Indonesia bisa ditegakkan.
Ketua Umum KBPP Polri, Evita Nursanty sangat berharap supaya Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai.
“Kami berharap pemilu berjalan damai, jujur, dan demokratis sehingga mampu melahirkan pemimpin masa depan bangsa Indonesia,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Purnawirawan Luki Hermawan mengungkapkan bahwa sejarah Indonesia akan mencatat jika Ganjar dilantik sebagai Presiden.
Pasalnya, memang sampai saat ini masih belum ada presiden yang memiliki latar belakang dari anak anggota Polri.
Luki juga menyatakan bahwa jumlah dari anak-anak anggota Polri yang tersebar di Tanah Air cukup banyak.
Terlebih, mereka semua memiliki hak untuk memilih, berbeda dengan anggota Polri aktif yang memang dituntut untuk netral, kecuali mereka yang sudah memasuki masa pensiun.
“Kalau putra dan putri anggota Polri kan punya hak memilih. Beda dengan anggota Polri aktif tidak memiliki hak memilih,” kata Luki.
“Aparatur negara juga sama. Seperti saya setelah memasuki masa pensiun baru memiliki hak pilih. Ini kali pertama saya mencoblos sebagai pemilih pemula,” pungkasnya.
Mengenai bagaimana harapan masyarakat yang sangat menginginkan supaya asas demokrasi benar-benar bisa ditegakkan, hal tersebut juga memantik para mahasiswa.
Diketahui bahwa ratusan mahasiswa mengikuti aksi demonstrasi Mimbar Demokrasi di Institute Seni Indonesia (ISI) Bantul, Yogyakarta.
Mereka semua menyoroti bagaimana adanya kemunduran demokrasi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kemudian aksi para mahasiswa itu juga diisi oleh orasi dari para pendukung Ganjar Pranowo.
Salah seorang mahasiswa, sekaligus Ketua Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud menegaskan bahwa demokrasi sedang dikebiri oleh kepentingan oligarki.
“Demokrasi diganggu bahkan dikebiri oleh kepentingan oligarki. Permasalahan yang terjadi saat ini disebabkan kelompok oligarki yang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” katanya.
Menurutnya, kekuasaan saat ini semakin memberikan tempat pada praktik politik dinasti layaknya kepemimpinan para raja.
“Politik demokrasi didegradasi oleh raja-raja dinasti menimbulkan kebijakan yang tak berdasarkan kemauan rakyat, sehingga cita-cita keadilan sosial hanya ilusi,” kata Suhud.
Ketua Umum Gerakan Pemenangan Ganjar-Mahfud untuk Republik Indonesia (Gamari), Widihasto Wasana Putra mengungkapkan bahwa kini juga Indonesia memang mengalami kemunduran demokrasi.
“Kapan kita menjadi negara maju kalau elit politik menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasannya,” ujarnya
